Author : Amallia P.B. Utami
Ilustrasi : Yuksinau.id
Digelar tahun depan, pilpres sudah dimulai kampanyenya sejak awal tahun ini. Padahal menurut timetable, seharusnya kampanye pilpres baru boleh berlangsung tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Lalu bagaimana? Apakah melanggar peraturan main? Menurut pandangan Bawaslu, hal ini tidak melanggar aturan main pilpres karena apabila meminta untuk tahun 2019 ganti presiden, tagar tersebut tidak menyebutkan secara detail siapa yang harus menggantikan Presiden Jokowi.
Segala yang berbau gerakan yang didalangi oleh oknum dari Partai Keadilan Sejahtera ini digembar- gemborkan demi digantinya kedudukan RI 1 dengan embel- embel apapun yang menjadi kekurangan Presiden Jokowi saat ini.
#2019GantiPresiden bisa saja memiliki konotasi bahwa presiden yang sekarang tidak berhasil menjalankan kewajibannya sehingga layak untuk diganti, siapa pun penggantinya. Buktinya, inisiator dari #2019GantiPresiden ini sudah memperkenalkan diri beberapa bulan sebelum Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, meskipun kemudian ada yang menyatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden tidak ada hubungannya dengan gerakan mendukung Prabowo sebagai presiden. #2019GantiPresiden juga tidak menjejalkan publik dari pada memakai #2019PrabowoPresiden karena ada juga kelompok yang tidak menginginkan Jokowi menjabat kembali sebagai presiden, melainkan Prabowo.
Sebenarnya, apa itu yang dimaksud dengann Demokrasi? Apakah iya mengutarakan pendapat secara bebas sesuai hati nurani atau menyampaikan opini dengan cara apapun yang diinginkan atau bagaimana? Ya, syarat demokrasi idealnya adalah menyampaikan pendapat secara bebas. Munculnya #2019GantiPresiden menjadi tanda berjalannya demokrasi di negeri ini. Namun, melihat peristiwa tersebut, muncullah pertanyaan; sudahkah berjalan dengan ideal dan sehat demokrasi di Indonesia?
Menurut saya, demokrasi yang sehat adalah ketika kita tidak mencoba untuk menjatuhkan siapa yang menjadi rival atau lawan kita. Akan menjadi sangat tidak demokratis apabila berujung pada kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum. Serta tidak mengandung nilai provokasi.
Beberapa waktu lalu gerakan #2019GantiPresiden melakukan aksi long march di Bundaran HI pada Hari Bebas Berkendara yang dibarengi dengan aktivis yang secara tidak langsung merupakan oposisi dari aktivis #2019GantiPresiden, yaitu #DiaSibukKerja. Tagar DiaSibukKerja ini ingin menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sedang menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Dengan begitu artinya ditengah konflik yang melanda negeri kita, Presiden Jokowi tetap menjalankan tugasnya. Beberapa aktivis #DiaSibukKerja yang meramaikan long march tersebut sempat diolok- olok yang cenderung pada kegiatan intimidasi oleh beberapa aktivis dari #2019GantiPresiden.
Beberapa waktu lalu, aktivis serta ustadzah Neno Warisman menggelar kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden dari kota ke kota. Di kota Medan, ia menggelar deklarasinya dengan mengucapkan takbir serta membacakan ayat yang ia sukai. Dengan konten yang hampir tidak masuk akal, si Bunda menyampaikan dengan berapi- api bahwa kita harus mengganti presiden kita pada tahun 2019 apabila kita tidak mau harga kebutuhan naik, melalaikan kepemimpinan Rasulullah, dan anak- anak kita menikahi sesama jenis.
Maka kembali lagi pada pertanyaan awal; sudahkah berjalan dengan ideal dan sehat demokrasi di Indonesia?
Commenti